Mon Dec 16
Jokowi Bakal Pindah ke IKN September, Istana Bantah untuk Hindari Demonstrasi
2024-08-26
HaiPress
JAKARTA,KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengeklaim,rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September mendatang bukan untuk menghindari aksi-aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di Jakarta.
Heru mengatakan,rencana Jokowi IKN pada September 2024 sudah disampaikan sejak lama.
"Enggak (tidak untuk menghindari demonstrasi) kan beliau udah menyampaikan ya (rencana pindah),sudah lama," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta,Senin (26/8/2024).
Heru menjelaskan,kepindahan Jokowi ke IKN masih akan disesuaikan dengan rangkaian kunjungan kerja kepala negara ke sejumlah daerah.
Baca juga: Jokowi Berencana Pindah ke IKN September Ini,Bagaimana Kesiapan Ibu Kota Baru?
Menurut rencana,Jokowi akan berkantor di Istana Garuda IKN di sela-sela padatnya agenda kunjungan kerja tersebut.
"Agenda beliau akan disesuaikan,tentunya kunker beliau cukup banyak di sela-sela kunker,tentunya beliau akan menyempatkan berkantor di IKN," ujar Heru.
"Sedang berkoordinasi dengan Pak Mensesneg,Seskab,dan tentunya kesiapan lainnya. Seperti,koordinasi dengan Menteri PUPR," lanjutnya.
Saat ditanya apakah nantinya Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN secara permanen sejak September 2024,Heru tak memberikan jawaban tegas.
Ia hanya kembali menekankan bahwa semua hal sedang menyiapkan rencana Presiden Jokowi pindah ke IKN.
Baca juga: Jokowi Pindah ke IKN September Ini
Heru juga tidak menjawab lugas soal kemungkinan presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkantor di IKN.
"Ya nanti kita lihat," tutur Heru.
Diberitakan sebelumnya,Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Jokowi akan pindah ke IKN pada September 2024 setelah Bandara VVIP IKN telah beroperasi.
"Kalau yang saya tahu,programnya Pak Presiden kalau nanti bandaranya beroperasi minggu pertama September,beliau pindahan," kata Basuki,Jumat (23/8/2024).
Rencana tersebut terungkap di tengah ramainya gelombang unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Penafian: Artikel ini direproduksi dari media lain. Tujuan pencetakan ulang adalah untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Ini tidak berarti bahwa situs web ini setuju dengan pandangannya dan bertanggung jawab atas keasliannya, dan tidak memikul tanggung jawab hukum apa pun. Semua sumber daya di situs ini dikumpulkan di Internet. Tujuan berbagi hanya untuk pembelajaran dan referensi semua orang. Jika ada pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, silakan tinggalkan pesan kepada kami.
